Hindari Kesalahan Penghitungan, Bawaslu Harapkan PPK Ikuti Prosedur


Ali Rahmad Yanuardi ST (Komisioner Bawaslu divisi sengketa)

JEMBER – Proses rekapitulasi surat suara ulang di sejumlah PPK kecamatan dilaksanakan mulai Sabtu kemarin, (20/4). Hingga saat ini, hampir dua puluh lebih PPK kecamatan telah menyelesaikan proses rekap. Namun beberapa diantaranya masih belum usai. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa kecamatan yang melakukan proses rekapitulasi ulang atau penghitungan surat suara ulang.
Komisioner Bawaslu Divisi Sengketa Ali Rahmad Yanuardi ST mengatakan, setidaknya ada sekitar lima kecamatan yang sampai Rabu kemarin, (24/4) tengah melakukan penghitungan surat suara ulang. Hal itu dikarenakan banyaknya salinan C1 yang tidak cocok antara yang dipegang KPPS, pengawas dan saksi.  “Saat ini baru sebagian kecamatan. Seperti Sumberjambe, Kaliwates, Sumberbaru, Ajung dan ada Kecamatan Puger,” tuturnya.
Dia menjelaskan, jika ada ketidakcocokan antara salinan C1 yang dipegang PPS, PTPS dan saksi, berdasarkan Peraturan KPU No 3 dan No 4 Tahun 2019, dibolehkan dilakukan proses penghitungan ulang. Yanuardi menegaskan, kalau penghitungan ulang hanya akan dilakukan jika terjadi ketidaksingkronan data. “Kalau bicara prosedur, penyingkronan itu harus menghadirkan panitia penyelenggara di TPS itu. Ada KPPS, PTPS, dan saksi-saksi yang hadir pada saat pemungutan surat suara,” imbuh Yanuardi.
Ketiga unsur tersebut harus bisa menjelaskan terkait ketidaksamaan salinan C1 itu. Jika tidak, maka bisa dilakukan penghitungan ulang.  “Jumlah DPT harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, Kalau tidak sama harus ditanyakan pada panitia yang dibawah,” imbuhnya.
Petugas PPK kecamatan disarankan untuk mengikuti peraturan yang ada untuk menghindari kesalahan. Karena buku panduan yang ada diyakini Yanuardi  tidak mungkin keluar dari peraturan yang ada.
Selama proses rekapitulasi di tiap kecamatan berlangsung, pihaknya telah menerima kurang lebih sepuluh laporan. Laporan itu rata rata dari partai, saksi, dan pengawas di desa. “Rata-rata persoalan yang dilaporkan adalah terkait dugaan pelanggaran saat rekapitulasi dan penggelumbungan surat suara,” ujarnya. Dan untuk tuntutannya, lanjutnya, agar dilakukan penghitungan ulang.
Menurunya, pihak bawaslu bisa mengeluarkan rekomendasi kepada KPU kabupaten agar diadakannya penghitungan ulang berdasarkan laporan. “Kalau laporan itu sudah kami kaji, dan terbukti ada ketidakcocokan baru kita keluarkan surat,” imbuhnya.
Selama ini, pihaknya telah mendapatkan banyak laporan dari beberapa lembaga pemantau dan saksi- saksi partai. Laporan tersebut menurutnya banyak terkait dengan dugaan ketidaksingkronan data. “Nanti ada proses kajian, kalau unsur-unsur pelangagarannya terpenuhi, baru akan ketemu tindakan apa yang akan dilakukan,” jelasnya.  Pihaknya tidak bisa melakukan tindakan terhadap laporan-laporan yang masih tidak jelas.
Untuk saat ini, pihaknya masih tengah mengawal proses rekapitulasi di tiap kecamatan. Melakukan supervisi dan menerima setiap laporan dugaan terjadinya pelanggaran atau hal –hal yang terjadi diluar prosedur yang ditetapkan.  (mg2)


Komentar

Posting Komentar

POPULER

đź’ˇNARASI KADERISASIđź’ˇ (sebuah refleksi komparatif desain kaderisasi struktural dan kultural PMII) Oleh : Filsuf.Proletar

Gambar
[8/4 22.55] "Pendahulu hebat bukan mereka yg banyak menorehkan pretasi/prasasti. tapi mereka yang mampu menyiapkan generasi selanjutnya lebih hebat dimasanya.." salah satu hal membesarkan PMII adalah sistem kaderisasi formal dan non formal yang merupakan sebuah desain pengayoman potensi anggota/kader serta pemberdayaan sebagai upaya penguatan mata rantai(nasab sejarah) antara junior senior maupun alumni wabil khusus kader dan pengurus dalam menjalankan mandat organisasi sesuai dengan cita cita yang diharapkan. Dalam PMII mengenal adanya sistem kaderisasi formal yang termaktub dalam peraturan organisasi (PO) atau AD/ART yang lahir melalui hasil Muspimnas dan disahkan oleh PB PMII selaku mandataris tertinggi di level kepengurusan PMII. ditiap level kepenguruan manapun selalu memiliki kultur yang sangat variatif dan komprehensif. menyesuaikan dengan kearifan lokal masing masing daerah. salah satunya di IAIN Jember yang merupakan lembaga berbasis Islam. dihun
Baca selengkapnya

Catatan Kaderisasi

Gambar
Hanya Sekedar Catatan Kaderisasi Oleh : Maulana al-Fatih " Pendahulu hebat bukan mereka yg banyak menorehkan pretasi atau prasasti. tapi mereka yang mampu menyiapkan generasi selanjutnya lebih hebat dimasanya.. " A.     Hantaran Tanpa terasa setengah abad lebih, PMII mengawali perjalanan kampus IAIN Jember mulai awal kali kampus ini didirikan pada tahun 1970 dengan nama IAIN Sunan Ampel Cabang Surabaya, kemudian berganti dengan sekolah tinggi, STAIN, dan sampai sekarang berganti lagi menjadi Insitut atau IAIN Jember. Tidak cukup sampai disitu, kabarnya sebentar lagi akan mengentaskan status IAIN menjadi UIN Jember. Tentunya 50 tahun lebih bukan waktu yang sebentar dalam catatan sejarah manusia. Dan selama waktu itu, PMII telah banyak mewarnai dinamika gerakan kampus mahasiswa IAIN Jember dalam permasalahan – permasalahan kultural ataupun permasalahan struktural yang sebagian dari proses mendewasakan kader PMII IAIN Jember itu sendiri. Seperti halnya organis
Baca selengkapnya

Torehan Sejarah Baru PMII Rayon FTIK IAIN Jember

Gambar
Membingkai Peluang dan Tantangan Menjadi Harapan Kaliwates, 10/7/19 - Sosok perempuan memang unik. Terlebih mereka yang hidup di lingkaran organisasi pergerakan. Peran dan kontribusinya seringkali dianggap sebelah mata karena superioritas kaum Adam yang begitu kuat. Hal itu membuat kiprah kader perempuan seringkali tersisih dan dipertanyakan saat duduk di level kepengurusan. Namun, dibalik sikap feminimnya, perempuan yang mampu bertahan, mereka tampil cukup heroik. Bukanlah perkara mustahil, kiprah perempuan dinantikan oleh para penikmat dan pecandu. Membongkar segala kemungkinan yang kadang diluar nalar. Membuat semacam gebrakan, tampil di garda terdepan, menahkodai organisasi yang tengah dilanda krisis literasi dan gerakan. Pada momen Rapat Tahunan Anggota Rayon (Rtar) 2019 ini, seolah kenyataan itu mulai terjawab. Peran dan kontribusi perempuan akan diuji untuk gawai selama satu periode kepengurusan sebagai Nahkoda baru. Sebagai mode perdana kepemimpinan perempuan, tentunya
Baca selengkapnya