Balung Ingin Kembangkan Infrastruktur
|
Kawal
Bersama: Jajaran perangkat desa
se-Kecamatan Balung berharap realisasi Musrenbang tahun 2020 tak ada pemotongan
lagi.
BALUNG-
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Kecamatan Balung, memprioritaskan pembenahan infrastruktur desa dan kecamatan. Hal
tersebut diputuskan setelah dengar pendapat oleh masing-masing pemerintah desa,
yang mengeluhkan pemotongan atau pengalihan anggaran desa pada tahun
sebelumnya.
Acara yang digelar di Pendopo Kecamatan
Balung tersebut, merupakan upaya menyusun Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah
(RKPD) tahun 2020. Agenda rutin setiap tahun tersebut, juga sekaligus tindak
lanjut dari Musrenbang yang diadakan oleh masing-masing desa.
Ketua panitia acara, Eka Ratnawati
menjelaskan, Musrenbang kali ini mencoba menyeimbangkan antara keinginan
pemerintah desa dengan masyarakat. Menurutnya, banyak unsur yang didatangkan
dalam acara ini. Diantaranya, setiap desa terdiri kepala desa, badan
permusyawaratan desa, karang taruna, tokoh masyarakat, dan ulama.
“Dari Pemkab ada Bappeda, Binamarga, dan
Ciptakarya. Serta satu anggota dewan provinsi dapil Jember-Lumajang, yaitu Kaji
Karim”, ujar Eka. Pihaknya juga menambahkan, seluruh dinas yang di Kecamatan
Balung juga dilibatkan untuk saling bekerjasama mensukseskan realisasi anggaran
2020.
Eka menambahkan, perencanaan anggaran yang
dilaksanakan diawal tahun tersebut, menjadi perhatian serius para pemerintah
desa.
“Meskipun kecamatan dan desa sudah sepakat, tapi putusan tetap di kabupaten.
Ini yang sulit dihindari jika ada pemotongan”, tutur ketua panitia yang
sekaligus Kasi PMKS Kecamatan Balung Tersebut.
Kepala Desa Balung Kidul, Samsul,
menambahakan, Musrenbang yang diadakan setiap tahun menurutnya, hanya menjadi
agenda untuk menggugurkan kewajiban pemerintah kecamatan. “Hampir setiap tahun
kita rapat seperti ini, disepakati bareng,
kemudian ada pemotongan diam semua”, tutur Samsul saat pembahasan RKPD
berlangsung.
Salah satu perwakian Bappeda Jember,
Nadjib menjelaskan, perencanaan oleh desa yang tidak terealisasi menurutnya,
pagu tersebut sudah muncul di kecamatan. Dia juga menambahkan, perencanaan oleh
kecamatan yang tidak terealisasi, bisa jadi itu muncul di kabupaten. “Kita
ingin realisasi berjalan demokratis, tidak top
down. Perencanaan yang dialihkan, sebenarnya bisa diusulkan lagi”, tambah
Nadjib. (mg/maul)
Komentar