Balung Ingin Kembangkan Infrastruktur


FOTO : MAULANA AL-FATIH
Kawal Bersama: Jajaran perangkat desa se-Kecamatan Balung berharap realisasi Musrenbang tahun 2020 tak ada pemotongan lagi.

BALUNG- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Balung, memprioritaskan pembenahan infrastruktur desa dan kecamatan. Hal tersebut diputuskan setelah dengar pendapat oleh masing-masing pemerintah desa, yang mengeluhkan pemotongan atau pengalihan anggaran desa pada tahun sebelumnya.

Acara yang digelar di Pendopo Kecamatan Balung tersebut, merupakan upaya menyusun Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020. Agenda rutin setiap tahun tersebut, juga sekaligus tindak lanjut dari Musrenbang yang diadakan oleh masing-masing desa.

Ketua panitia acara, Eka Ratnawati menjelaskan, Musrenbang kali ini mencoba menyeimbangkan antara keinginan pemerintah desa dengan masyarakat. Menurutnya, banyak unsur yang didatangkan dalam acara ini. Diantaranya, setiap desa terdiri kepala desa, badan permusyawaratan desa, karang taruna, tokoh masyarakat, dan ulama.

“Dari Pemkab ada Bappeda, Binamarga, dan Ciptakarya. Serta satu anggota dewan provinsi dapil Jember-Lumajang, yaitu Kaji Karim”, ujar Eka. Pihaknya juga menambahkan, seluruh dinas yang di Kecamatan Balung juga dilibatkan untuk saling bekerjasama mensukseskan realisasi anggaran 2020.
Eka menambahkan, perencanaan anggaran yang dilaksanakan diawal tahun tersebut, menjadi perhatian serius para pemerintah desa. 

“Meskipun kecamatan dan desa sudah sepakat, tapi putusan tetap di kabupaten. Ini yang sulit dihindari jika ada pemotongan”, tutur ketua panitia yang sekaligus Kasi PMKS Kecamatan Balung Tersebut.

Kepala Desa Balung Kidul, Samsul, menambahakan, Musrenbang yang diadakan setiap tahun menurutnya, hanya menjadi agenda untuk menggugurkan kewajiban pemerintah kecamatan. “Hampir setiap tahun kita rapat seperti ini, disepakati bareng, kemudian ada pemotongan diam semua”, tutur Samsul saat pembahasan RKPD berlangsung.

Salah satu perwakian Bappeda Jember, Nadjib menjelaskan, perencanaan oleh desa yang tidak terealisasi menurutnya, pagu tersebut sudah muncul di kecamatan. Dia juga menambahkan, perencanaan oleh kecamatan yang tidak terealisasi, bisa jadi itu muncul di kabupaten. “Kita ingin realisasi berjalan demokratis, tidak top down. Perencanaan yang dialihkan, sebenarnya bisa diusulkan lagi”, tambah Nadjib. (mg/maul)

Komentar

POPULER

đź’ˇNARASI KADERISASIđź’ˇ (sebuah refleksi komparatif desain kaderisasi struktural dan kultural PMII) Oleh : Filsuf.Proletar

Catatan Kaderisasi

Torehan Sejarah Baru PMII Rayon FTIK IAIN Jember