JATAM : Ajak Masyarakat Jadi Pemilih Cerdas : oligarki tambang di pilpres 2019


FOTO : MAULANA AL-FATIH
Kunjungan Diskusi Tambang: Sejumlah aktivis peduli lingkungan Jember menghadiri diskusi yang didampingi oleh Koordinator Nasional Jatam, Merah Johansyah Ismail di Kafe Oase Jember.

JEMBER, 16/02/19 - Menjelang pilpres pada April mendatang, sejumlah aktivis peduli lingkungan mengajak masyarakat jadi pemilih cerdas. Ajakan tersebut disampaikan dalam forum diskusi yang mendatangkan Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah Ismail.  (Sabtu 16/2)

Dengan mengusung tema politik dan pertambangan, diskusi tersebut mencoba membedah keterlibatan kedua paslon dalam ekploitasi tambang sebagai pemasok dana kampanye kedua kubu. Tema tersebut diangkat untuk membekali peserta diskusi dalam menyambut debat pilpres putaran kedua yang mengusung tema energi, pangan, infrastruktur, SDA, dan lingkungan hidup.

Diskusi sore di tengah kondisi mati lampu tersebut, dihadiri oleh belasan aktivis dan tokoh masyarakat, antara lain Wahyu Giri, tokoh Komunitas Alumni Pecinta Alam Indonesia (Kapala) Jember, Sarikat Jember sarikat Demokrasi (SD Inpres) Jember, Bayu Dedi Lukito, Ketua Ranting NU Paseban, Kencong, Ghofirin, kader-kader PMII Cabang Jember, dan Sarikat Demokrasi Mahasiswa Nasional (SDMN) Jember.

Koordinator Nasional Jatam, Merah Johansyah Ismail, menjelaskan, politik pertambangan menjadi salah satu sumber pembiayaan dana kampanye politik. Menurutnya, sebagaian besar dana kampanye, banyak disupport oleh pebisnis tambang. D ia mencontohkan dalam kasus yang menyandung Bupati Kotawaringin dan Bupati Kutai Kartanegara sebagai tersangka dalam izin pertambangan.

“Saat ini, aliran dana yang disupport dari pengusaha tambang sudah mengalir ke kedua paslon”, ujar Merah Johansyah. Dia menambahkan, baik di kubu 01 dan kubu 02, sema-sama terlibat dalam bisnis pertambngan. “Bahkan mereka adalah satu pemilik asetnya,” tambahnya.

Peryataan tersebut disampaikan Merah Johansyah, setelah dia bersama kawan-kawannya menelusuri data tentang pemilik perusahaan tambang, baik di kubu TKN maupun BPN.   “Kami membeli dan mengkakses data pemegang saham dari Kemenkumham dengan bayar satu dokumen Rp 50 ribu”, ungkap pria kelahiran Kutai Kartanegara, Kaltim tersebut.

Lanjut Merah Johansyah, pemerintah selama ini dianggap kurang serius dalam menyikapi masalah tambang. Menurutnya, selama sistem demokrasi lemah dalam penegakan hukum, maka dalam kontestasi pilpres, yang menang adalah pengusaha tambang, dan yang kalah tetaplah masyarakat. 

Dia juga mengapresiasi capaian masyarakat Jember dalam menggagalkan perizinan tambang Silo, “Ini membuktikan kalau rakyat sebenarnya bisa menekan pemerintah. Minimal ketika ada caleg atau capres kampanye, masyarakat bisa menanyakan keberpihakan mereka terhadap izin tambang”, tutur Merah Johansyah.

Dia juga mengharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk terus menolak adanya pertambangan, baik pertambangan sumber daya alam, maupun pertambangan suara masyarakat. “Masyarakat hanya tau siapa paslon dan koalisinya, kita berharap, masyarakat juga tau siapa support dana kampanye dibelakang mereka”, pungkas Merah Johansyah. (mg4/sh)

Komentar

POPULER

đź’ˇNARASI KADERISASIđź’ˇ (sebuah refleksi komparatif desain kaderisasi struktural dan kultural PMII) Oleh : Filsuf.Proletar

Catatan Kaderisasi

Torehan Sejarah Baru PMII Rayon FTIK IAIN Jember